Menantikan Arah Kebijakan Pendidikan pemerintahan sekarang Di masa peralihan pemerintahan yang masih hangat-hangkat
kuku publik menanti kira-kira gebrakan apa yang akan mencul di kabinet baru kali ini Khususnya di dunia pendidikan.
Apalagi setelah pelantikan para menteri di kabinet merah putih oleh presiden dan wakli presiden terpilih pada 21 Oktober lalu
muncul wajah dan kementerian baru yang berbeda dengan kabinet sebelumnya.
Di ranah pendidikan terjadi restrukturisasi kementerian yang awalnya kementerian pendidikan kebudayaan Riset dan teknologi
(Kemendikbudristek) menjadi 3 kementerian yaitu kementerian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen)
Kementerian pendidikan Tinggi Sains dan teknolohi (Kemendiktisaintek) dan kementerian kebudayan (Kemenbud).
Menantikan Arah Kebijakan Pendidikan Di Kepemimpina Sekarang
pergantian Menteri di ranah pendidikan menjadi angin segar bagi semua elemen pendidikan mengingat implementasi kurikulum
merdeka (Kurmer) sampai saat ini belum maksimal kurikulum yang sudah berjalan kurang lebih tiga tahu ini masih menyisakan
pekerjaan rumah yang perlu pembenahan baik dari hilir ke hingga hulu.
Impelementasi kurmer belum mereta sehingga penerapan di lapangan belum efektif lantas bagaimana nasib kurikulum merdeka besutan Nadiem Makarim ini?
Evaluasi Kurmer
Berkaitan dengan ini mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan akan ada evaluasi dan pengkajian serius terkait kurikulum merdeka.
Nadiem memang tidak berwasiat khusus kepada Abdul Mu’ti agar kurmer dilanjutkan namun bos Gojek tersebut berharap
agar kurmer yang telah di canangkan tetap di teruskan.
Program kurikulum merdeka yang menjadi kajian serius salah satuhnya adalah program zonasi Sejauh ini sistem zonasi menimbulkan riak-riak permasalahan yang kerap
terjadi menjelang PPDB. permasalahan zonasi diantaranya adanya ketimpangan antara sekolah ngeri dan sekolah swasta sekolah negeri lebih banyak diminati dari
pada sekolah Khususnya di daerah pelosok yang menyebabkan sekolah swasta kekurangan peserta didik.
Selain itu implementasi sistem zonasi yang belum optimal memunculkan polemik seperti kasus di depok pada juni lalu salah satu orang tua yang tidak lolos jalur zonasi
terpaksa mengukur jarak rumah dengan sekolah menggunakan meteran yang hasilnya hanya 120 meter yang seharusnya lolos jalur zonasi.
Leave a Reply