Kecam Pemangkas Anggaran Pendidikan Mahasiswa Unjuk Rasa Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan pada tahun 2025 menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Pada Senin siang (17/2/2025), belasan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Banyuwangi guna menyampaikan aspirasi mereka terkait pemotongan anggaran yang dinilai berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam aksi yang dilakukan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menyampaikan kecaman terhadap langkah pemerintah pusat dalam memangkas anggaran pendidikan. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama, menyatakan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas, sehingga seharusnya mendapat dukungan anggaran yang lebih besar, bukan sebaliknya mengalami pengurangan.
Kecam Pemangkas Anggaran Pendidikan
“Pendidikan adalah investasi fundamental bagi kemajuan bangsa. Sebagai infrastruktur dasar pembangunan, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi emas tahun 2045. Oleh karena itu, alokasi anggaran di sektor ini tidak seharusnya mengalami pemangkasan,” ujar Deni dalam orasinya.
Menurut Deni, kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan akan berdampak luas, mulai dari berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pembelajaran, hingga kurangnya ketersediaan buku dan alat pendukung pembelajaran lainnya. Hal ini tentu akan menghambat perkembangan sektor pendidikan dan memperburuk kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
“Jika anggaran pendidikan terus dipangkas, maka akan semakin sulit menjalankan program beasiswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi proses belajar-mengajar,” lanjutnya.
Deni dan para mahasiswa lainnya menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dan menjadikannya prioritas utama dalam perencanaan anggaran negara. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
DPRD Banyuwangi Janji Sampaikan Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyerahkan surat tuntutan yang berisi desakan agar pemerintah mempertahankan dan bahkan meningkatkan anggaran pendidikan. Surat ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, yang turun menemui para mahasiswa guna mendengarkan tuntutan mereka secara langsung.
Michael menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa sangat masuk akal dan sejalan dengan perjuangan dewan dalam mempertahankan anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi sektor yang dikorbankan dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Semua tuntutan ini logis dan wajar. Pendidikan adalah sektor yang seharusnya tidak mengalami pemangkasan anggaran. Justru sebaliknya, anggaran pendidikan harus ditingkatkan demi memastikan generasi mendatang mendapatkan hak belajar yang layak,” ujar Michael dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Michael menyampaikan bahwa DPRD Banyuwangi telah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik, khususnya guru honorer, agar mereka dapat memperoleh hak yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan bangsa.
“Kami telah menyuarakan nasib para guru honorer agar gaji mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ini penting agar para tenaga pendidik bisa lebih fokus dalam memberikan pengajaran yang berkualitas kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Leave a Reply