DPRD Bandung Soroti Masalah Kemiskinan dan Kawasan Kumuh di Musrenbang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung 2025 menjadi momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan arah pembangunan kota ke depan. Dalam forum ini, berbagai masalah krusial diangkat, termasuk isu kemiskinan dan permukiman kumuh yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
DPRD Bandung Soroti Masalah Kemiskinan dan Kawasan Kumuh di Musrenbang
DPRD Bandung Soroti Ketimpangan Sosial
Dalam sesi pembahasan, DPRD Bandung menyoroti ketimpangan sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah kota. Meski Bandung dikenal sebagai kota maju dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, masih banyak kawasan yang tertinggal, dengan angka kemiskinan yang memprihatinkan.
Anggota DPRD menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan agar tidak menciptakan ketimpangan yang lebih dalam.
Permukiman Kumuh, Masalah yang Tak Kunjung Tuntas
Permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam Musrenbang kali ini. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, masih terdapat lebih dari 20 kawasan kumuh di Kota Bandung dengan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, sanitasi buruk, dan akses air bersih yang minim.
DPRD menilai bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi warganya.
Fokus Penanganan Kemiskinan dan Kawasan Kumuh
DPRD Bandung mendorong agar dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, fokus utama diarahkan pada:
- Program pemberdayaan ekonomi warga miskin
- Percepatan pembangunan rumah layak huni
- Penyediaan sanitasi dan air bersih di kawasan padat penduduk
- Rehabilitasi kawasan kumuh menjadi lingkungan sehat dan produktif
Anggota dewan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Evaluasi Program Sebelumnya
Dalam Musrenbang, DPRD juga mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh yang sudah berjalan. Mereka menemukan bahwa beberapa program mengalami keterlambatan realisasi, bahkan ada yang tidak tepat sasaran.
Kritik ini disampaikan sebagai bahan evaluasi agar ke depan pemerintah kota lebih serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
Usulan Konkrit dari DPRD
DPRD Bandung mengusulkan beberapa langkah konkret untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh:
- Membentuk tim khusus lintas OPD untuk fokus pada program pengentasan kemiskinan
- Menyusun peta kawasan kumuh berbasis data terbaru dan akurat
- Menetapkan target pengurangan kawasan kumuh minimal 30% dalam dua tahun
- Mengembangkan model penanganan berbasis komunitas
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial dan perumahan
Pentingnya Kolaborasi Multi Pihak
DPRD menekankan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan dan kawasan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan komunitas warga.
Mereka juga mengusulkan agar ada insentif khusus bagi sektor swasta yang berpartisipasi dalam program revitalisasi kawasan kumuh melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Tanggapan Pemerintah Kota Bandung
Walikota Bandung menyambut baik masukan dari DPRD dan berjanji akan memperbaiki program-program yang ada. Ia menyatakan bahwa pemerintah kota akan memperkuat sinergi antar dinas dan mengutamakan pendekatan partisipatif dalam setiap intervensi.
Kami berkomitmen untuk menjadikan Bandung lebih inklusif, tanpa meninggalkan siapa pun,” ujar Walikota dalam sambutannya.
Baca juga:DP Rumah Subsidi Mulai dari 1 Persen, Cicilan KPR 20 Tahun
Harapan Masyarakat
Warga Kota Bandung, khususnya yang tinggal di kawasan kumuh, berharap agar janji-janji yang disampaikan dalam Musrenbang benar-benar direalisasikan. Mereka ingin merasakan perubahan nyata, mulai dari infrastruktur dasar hingga peluang ekonomi yang lebih baik.
Masyarakat juga berharap agar pemerintah lebih sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung.
Strategi Penanganan Berbasis Data
Dalam diskusi Musrenbang, DPRD mengingatkan pentingnya penggunaan data sebagai basis perencanaan. Tanpa data yang valid dan terkini, program penanganan kemiskinan dan kumuh akan sulit tepat sasaran.
Mereka mendorong penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) untuk memetakan kawasan prioritas dan memonitor progres pembangunan secara transparan.
Peran Penting Pendidikan dan Pelatihan
Selain fokus pada infrastruktur, DPRD juga menekankan pentingnya pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Program pelatihan kerja, pendidikan literasi keuangan, dan dukungan untuk wirausaha kecil dianggap vital untuk memutus rantai kemiskinan.
Mereka mengusulkan agar program-program ini difokuskan di kawasan yang paling terdampak kemiskinan dan kumuh.
Catatan Khusus: Ancaman Urbanisasi Berlebihan
DPRD mengingatkan bahwa urbanisasi tanpa perencanaan yang baik akan memperparah masalah permukiman kumuh di Bandung. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengendalian urbanisasi melalui pengembangan kota-kota satelit, peningkatan fasilitas di pinggiran kota, dan pemerataan pembangunan.
Komitmen untuk Pembangunan Inklusif
Musrenbang 2025 di Kota Bandung menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh pihak terhadap pembangunan inklusif. Tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.
DPRD menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi ruh dari setiap program pembangunan, bukan hanya sekadar jargon.
Kesimpulan
Isu kemiskinan dan permukiman kumuh menjadi fokus utama DPRD Bandung dalam Musrenbang 2025. Dengan kritik tajam, usulan konkret, dan semangat kolaboratif, diharapkan ke depan Kota Bandung bisa lebih cepat mengatasi ketimpangan sosial dan mewujudkan kota yang lebih layak huni untuk semua warganya.
Langkah nyata, komitmen politik yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci utama untuk mengubah wajah Bandung menjadi kota yang benar-benar berkeadilan sosial.
Leave a Reply