Menyibak Masa Depan Rawat Inap Standar di Rumah Sakit

Transformasi layanan kesehatan di Indonesia terus bergerak seiring dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat.

Salah satu topik yang saat ini menjadi sorotan adalah penerapan rawat inap standar di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang setara dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rawat inap standar merupakan konsep pelayanan kesehatan yang mengedepankan kesetaraan, kenyamanan, serta pemenuhan hak-hak dasar pasien dalam perawatan di rumah sakit.

Melalui sistem ini, pasien dari berbagai golongan diharapkan mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif

dengan fasilitas dan standar pelayanan yang setara, tanpa memandang status keuangan maupun jenis pembiayaan yang digunakan.

Menyibak Masa Depan Rawat Inap Standar di Rumah Sakit

Latar Belakang Kebijakan Rawat Inap Standar

Penerapan rawat inap standar muncul sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait perbedaan kualitas layanan yang diterima berdasarkan kelas perawatan.

Dalam sistem lama, rumah sakit menggunakan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang sering kali menciptakan kesenjangan dalam kenyamanan, jumlah tempat tidur dalam satu ruangan, dan bahkan kualitas pelayanan medis.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah menginisiasi penghapusan sistem kelas dan menggantinya dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kebijakan ini diberlakukan secara bertahap dan diharapkan dapat berjalan sepenuhnya pada tahun 2025.

Dengan sistem ini, semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, akan mendapatkan layanan dengan standar yang sama.

Elemen Penting dalam Pelayanan Rawat Inap Standar

Dalam konsep KRIS, terdapat sejumlah elemen penting yang menjadi acuan rumah sakit dalam menyediakan layanan rawat inap. Beberapa elemen tersebut antara lain:

Jumlah tempat tidur per kamar maksimal empat
Hal ini untuk menjaga kenyamanan pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit menular.
Ketersediaan ventilasi dan pencahayaan alami
Ruangan rawat inap harus memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik demi kesehatan pasien.
Tersedianya toilet dalam ruang rawat inap
Fasilitas sanitasi yang layak menjadi hak dasar pasien.
Privasi pasien yang dijaga
Dengan tirai atau pembatas yang memadai untuk memberikan kenyamanan dan keamanan psikologis.
Sarana komunikasi dengan perawat dan dokter
Sistem panggil atau bel elektronik harus tersedia untuk memudahkan interaksi pasien dengan tenaga medis.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan Beberapa rumah sakit

terutama yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan anggaran, masih belum mampu memenuhi seluruh standar KRIS yang ditetapkan.

Pihak rumah sakit memerlukan waktu dan sumber daya untuk melakukan renovasi dan penyesuaian infrastruktur. Selain itu, dibutuhkan

pelatihan ulang tenaga medis agar dapat memberikan layanan dengan pendekatan yang lebih humanis dan setara kepada semua pasien.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, memberikan dukungan berupa pendampingan, insentif

serta bantuan teknis bagi rumah sakit yang sedang berproses memenuhi standar tersebut.

Respons Masyarakat dan Tenaga Kesehatan

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini cukup positif. Banyak pasien dan keluarga pasien menyambut baik adanya pelayanan yang lebih setara dan layak.

Mereka berharap bahwa tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan kelas atau jenis kepesertaan.

Di sisi lain, sejumlah tenaga medis dan manajemen rumah sakit menyuarakan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif.

Sebab, perubahan sistem ini membutuhkan penyesuaian manajemen operasional serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Harapan ke Depan

Dengan diterapkannya sistem rawat inap standar, diharapkan tidak ada lagi perbedaan dalam kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Semua pasien, baik yang menggunakan BPJS Kesehatan maupun pembiayaan pribadi, berhak mendapatkan fasilitas perawatan yang manusiawi, layak, dan nyaman.

Kebijakan ini juga menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem kesehatan nasional.

Pemerintah menargetkan bahwa melalui penerapan KRIS, indeks kepuasan pasien akan meningkat, angka keluhan terhadap

layanan rumah sakit akan menurun, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat.

Penutup

Penerapan sistem rawat inap standar merupakan langkah berani dan progresif dalam memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia.

Meski masih menemui berbagai kendala teknis dan struktural, upaya ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak dasar kesehatan seluruh warganya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak—pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan dukungan dan pemahaman yang menyeluruh, masa depan layanan rawat inap yang setara, layak, dan bermartabat bukanlah sebuah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang segera terwujud.

Menyibak Masa Depan Rawat Inap Standar di Rumah Sakit