Siswa Dihukum Duduk Lantai Karena Menunggak Uang Sekolah Pengamat Pendidikan Sumatera Utara M Surip mengaku prihatin
dengan kejadian tersebut guru di Medan yang menghukum siswa SD duduk di lantai karena menunggak bayar SPP.
Insiden ini menuai kritik tajam dari masyarakat, menyoroti pentingnya pendekatan manusiawi dalam menangani masalah keuangan siswa.
“Guru seharusnya menjadi pendidik, bukan pihak yang mempermalukan,” ujar pengamat. Ia menegaskan perlunya kebijakan sekolah
yang lebih inklusif, seperti dialog dengan orang tua atau beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Siswa Dihukum Duduk Lantai Di Medan
Peristiwa seseorang Siswa Dihukum memilukan dunia pendidikan ini mencuat setelah ibu korban datang ke sekolah dan merekam video saat anaknya belajar di lantai kelas
Video ini kemudian viral di media sosial (Medsos).
“Sungguh sangat memprihatinkan, harus di lembaga pendidikan hal itu tidak boleh terjadi,” ujar Surip kepada vipbestnews.com. Sabtu (11/1/2025) kemarin.
Surip mengatakan bahwa seorang guru yang notabene sudah melewati proses pendidikan sarjana pendidikan, sudah dibentuk menjadi guru yang profesional
yang memilik kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial, harusnya tidak melakukan sanksi kepada siswa yang di luar aktivitas pendidikan.
“Tentunya seorang murid nunggak bayar SPP ada latarbelakang yg harusnya ditelusuri secara bijak dan benar,” ucapnya.
Surip juga menyinggung soal dana BOS untuk SD-SMP yang ditanggung pemerintah, sehingga mestinya adanya tunggakan SPP ini tak perlu menjadi polemik.
“Semoga peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pendidik agar lebih hati-hati memberikn sanksi yang tidak mendidik, dan tidak ada lagi para pendidik
yang melakukn hal-hal yang tidak mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat,” ucapnya.
Surip menyarankan agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memanggil guru yang bersangkutan dan kepala sekolah.
“Untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan, sehingga tidak akan ada lagi seperti hal ini terjadi di dunia ini, pemerintah memiliki tanggungjawab agar semua
proses pendidikan di lembaga pendidikan benar-benar yang dilaksanakan adalah semua aktivitas pembelajaran, tidak ada sanksi yang diluar aktivias pendidikan,” jelasnya.
Lantas, terkait adanya desakan publik untuk memecat oknum guru tersebut, apakah tepat atau berlebihan? Surip menjelaskan mestinya pemerintah mengambil kebijakan sesuai regulasi bukan karena tekanan publik.
Leave a Reply