Bangun Sekolah Untuk Rakyat, Pemerintah Libatkan BUMN Karya sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam pertemuan informal bersama awak media yang berlangsung di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat (9/5/2025).
Menurut Menteri Dody, pelibatan BUMN Karya dalam proyek Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara badan usaha negara dan pelaku usaha lokal dalam skema kerja sama yang berbasis ekonomi berkelanjutan.
“Kami akan menyerahkan pelaksanaan teknis pembangunan kepada BUMN Karya. Nanti bagaimana mekanisme bisnis antara BUMN tersebut dengan pihak-pihak lokal, itu bisa berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Yang terpenting adalah keterlibatan aktif mereka dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Dody.
Bangun Sekolah Untuk Rakyat Target 100 Sekolah
Dalam paparan lanjutannya, Menteri Dody menyebutkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan terus dikejar setiap tahun sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan berkelanjutan atau kontrak tahun jamak (multi-years contract/MYC) yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, pembangunan tahap pertama akan dilaksanakan di 65 lokasi, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembangunan 100 lokasi tambahan setiap tahun.
“Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 100 Sekolah Rakyat per tahun. Ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang telah menjadi amanat langsung Presiden Prabowo, yang ingin memastikan akses pendidikan dasar tersedia merata hingga ke pelosok negeri,” jelas Dody.
Anggaran Rp 25,8 Triliun Disiapkan untuk Sekolah Rakyat
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Maulidya Indah Janica, menjelaskan secara rinci alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Dari total anggaran sebesar Rp 32 triliun yang dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sebesar Rp 25,8 triliun akan difokuskan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Anggaran sebesar Rp 25,8 triliun akan digunakan untuk pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat. Selain itu, sebesar Rp 3,5 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan madrasah, dan sisanya sebesar Rp 3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pasar, fasilitas olahraga, serta sarana pendidikan tinggi lainnya,” terang Maulidya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan, tetapi juga mengedepankan kualitas sarana dan prasarana agar mampu menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan.
Rehabilitasi Bangunan Eksisting Jadi Fokus Tahap Pertama
Untuk tahap awal pelaksanaan pada tahun ini, Kementerian PUPR akan menggunakan pendekatan Model 1, yakni rehabilitasi atau renovasi terhadap bangunan yang sudah ada. Lingkup kegiatan meliputi perbaikan gedung eksisting yang saat ini dimiliki oleh sejumlah instansi pemerintah maupun swasta.
Bangunan-bangunan yang akan direhabilitasi antara lain merupakan aset milik Kementerian Sosial, institusi pendidikan tinggi negeri, pemerintah daerah, BUMN, maupun lembaga swasta yang bersedia dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat.
“Pada tahap pertama, kami akan memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada. Ini tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses penyediaan fasilitas pendidikan. Tentu seluruh proses akan melalui tahapan penilaian teknis agar layak untuk difungsikan kembali sebagai sarana pendidikan,” papar Maulidya.
Pendekatan tersebut, menurutnya, selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara, serta mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi dan Pelibatan Masyarakat Lokal
Kementerian PUPR juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan setempat dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat. Selain menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan yang dibangun, pendekatan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung melalui penciptaan lapangan kerja lokal.
BUMN Karya yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis proyek akan didorong untuk bekerja sama dengan kontraktor lokal dan mengadopsi skema padat karya dalam pelaksanaan fisik proyek, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bermanfaat dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar selama proses konstruksi berlangsung,” ujar Dody.
Komitmen Presiden terhadap Pemerataan Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, telah menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata dari visi Presiden untuk menciptakan sumber daya manusia unggul melalui pemerataan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau.
Kementerian PUPR menyatakan akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program ini.
Baca Juga : Aguan Renovasi Rumah Rakyat Miskin Di Bandung Sebanyak 500
Leave a Reply