Dampak Kebijakan Tarif Trump Terhadap Sektor Properti Indonesia yang menetapkan tarif bea masuk sebesar 32 persen terhadap produk impor asal Indonesia, menuai kekhawatiran dari berbagai kalangan, terutama pelaku usaha dan pengamat ekonomi.
Meskipun tarif tersebut secara langsung tidak menyasar sektor properti, namun sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan ini tetap memiliki implikasi terhadap dinamika bisnis properti di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Langkah pemerintah Amerika Serikat yang memutuskan untuk mengenakan bea masuk tambahan kepada Indonesia merupakan bagian dari kebijakan dagang proteksionis yang lebih luas.
Tujuannya adalah untuk menekan neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri Amerika. Akan tetapi, di sisi lain, keputusan tersebut juga menciptakan tekanan ekonomi baru bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
Dampak Kebijakan Tarif Trump Ke Sektor Properti
Dalam konteks ini, Executive Director sekaligus Head of Growth and Strategic Consulting JLL Indonesia, Vivin Harsanto, menilai bahwa kebijakan ekonomi luar negeri seperti tarif impor ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan pelaku usaha, termasuk dalam sektor properti komersial di Tanah Air. Menurutnya, ketidakpastian kebijakan global mendorong pelaku industri untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
“Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini, kami melihat munculnya pola perilaku ‘wait and see’ di kalangan investor. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal investasi properti komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun kawasan industri.
Strategi penghematan biaya atau cost saving juga akan lebih dikedepankan, mengingat risiko ketidakpastian yang semakin meningkat,” jelas Vivin dalam pernyataannya pada Rabu (9/4/2025).
Menurut Vivin, efek domino dari kebijakan tarif tersebut dapat memengaruhi struktur pembiayaan dan kelancaran transaksi di pasar properti. Proses negosiasi dan eksekusi transaksi akan mengalami perlambatan karena para investor dan pengembang lebih cermat dalam menghitung risiko pasar dan kebijakan yang berlaku secara global.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyampaikan pandangan bahwa sektor properti secara langsung tidak terdampak oleh kebijakan tarif ini, mengingat sektor properti bukanlah sektor yang secara eksplisit dikenai bea masuk oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, menurutnya, dampak tidak langsung dapat dirasakan melalui saluran lain, yakni bahan baku bangunan yang diimpor dari Amerika Serikat.
Terhadap Sektor Properti Indonesia
“Bahan-bahan bangunan tertentu seperti perlengkapan sanitasi, keran, dan aksesori rumah tangga yang umum digunakan pada segmen hunian menengah atas, biasanya berasal dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat. Meskipun volumenya tidak signifikan, namun potensi kenaikan harga bisa terjadi apabila bea masuk menjadi faktor penentu dalam struktur harga produk tersebut,” ungkap Bambang pada Senin (7/4/2025).
Namun demikian, ia menambahkan bahwa sebagian besar pembangunan rumah sederhana dan menengah di Indonesia menggunakan bahan baku lokal. Dengan demikian, dampak terhadap segmen tersebut relatif kecil bahkan dapat dikatakan tidak signifikan.
Bambang juga menyoroti potensi limpahan produk bahan bangunan dari Tiongkok ke pasar Indonesia. Hal ini terjadi karena produsen di Tiongkok menghadapi hambatan ekspor ke Amerika Serikat akibat kebijakan serupa dari pemerintah AS terhadap negara tersebut.
“Jika produk-produk seperti ubin, perlengkapan pencahayaan, dan perlengkapan sanitasi asal Tiongkok membanjiri pasar Indonesia dengan harga lebih murah, bisa saja ini memberi keuntungan bagi pengembang dari sisi biaya. Namun di sisi lain, kondisi ini akan menciptakan tekanan serius terhadap industri bahan bangunan domestik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa dampak yang paling nyata dan perlu diantisipasi dari kebijakan tarif ini adalah perubahan pada daya beli masyarakat. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, konsumen cenderung bersikap konservatif dalam mengalokasikan dana untuk pembelian properti, baik untuk tujuan hunian maupun investasi.
“Kelas menengah ke bawah kemungkinan besar akan lebih selektif dalam mengakses kredit pemilikan rumah, sementara kelas atas mungkin akan menunda keputusan pembelian properti mewah hingga kondisi ekonomi dirasa stabil kembali. Hal ini akan memengaruhi laju pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan,” tambahnya.
Sebagai catatan, sektor properti merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki efek berantai terhadap sektor lain, seperti konstruksi, industri semen, perbankan, hingga tenaga kerja. Oleh karena itu, fluktuasi dalam sektor ini dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga : Bisnis Properti Arab Saudi Kini Izinkan Orang Asing Untuk Investasi
Dalam menyikapi dinamika global seperti ini, para pelaku industri menyarankan agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung sektor properti domestik. Hal ini mencakup penyesuaian kebijakan pajak, keringanan bea masuk untuk bahan baku strategis, hingga kemudahan dalam proses perizinan proyek pembangunan.
Di tengah tantangan eksternal seperti kebijakan tarif dari negara mitra dagang, ketahanan sektor properti dalam negeri dapat diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Diperlukan pendekatan strategis yang adaptif agar sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.
Leave a Reply