Pemprov Pastikan Tiga Sekolah Rakyat di NTB Beroperasi Tahun

Pemprov Pastikan Tiga Sekolah Rakyat di NTB Beroperasi Tahun Ini

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan memastikan bahwa tiga Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara penuh pada tahun ini.

Sekolah-sekolah tersebut didirikan sebagai upaya konkret menghadirkan layanan pendidikan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, terluar, dan termarjinalkan.

Langkah ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB dalam konferensi pers yang digelar di Mataram, Senin (8/7/2025).

Pemerintah daerah berharap inisiatif ini dapat menjadi model percontohan pendidikan inklusif dan berbasis masyarakat.

Pemprov Pastikan Tiga Sekolah Rakyat di NTB Beroperasi Tahun Ini

Tiga Lokasi Sekolah Rakyat Siap Dioperasikan

Tiga Sekolah Rakyat yang dipastikan akan beroperasi tahun ini tersebar di wilayah strategis yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses pendidikan, yaitu:

Sekolah Rakyat Sembalun, Lombok Timur
Sekolah Rakyat Taliwang, Sumbawa Barat
Sekolah Rakyat Dompu Timur, Dompu

Masing-masing sekolah dirancang untuk menampung 100–150 siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Pemerintah daerah telah menyiapkan infrastruktur dasar seperti ruang kelas, fasilitas sanitasi, serta tenaga pendidik yang akan diberdayakan dari guru lokal dan relawan pendidikan.

Mengusung Konsep Pendidikan Berbasis Kebutuhan Lokal

Sekolah Rakyat yang dibentuk oleh Pemprov NTB tidak hanya berfokus pada kurikulum nasional, tetapi juga mengintegrasikan

pendidikan berbasis kearifan lokal, keterampilan hidup (life skills), serta penguatan karakter.

Kurikulum khusus disusun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pelatihan pertanian organik, kerajinan tangan

keterampilan digital dasar, dan pendidikan lingkungan. Dengan pendekatan ini, lulusan

Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu mandiri dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya.

Kolaborasi Pemerintah, LSM, dan Komunitas

Keberhasilan operasional Sekolah Rakyat di NTB sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor.

Pemprov NTB menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan pendidikan, dan komunitas lokal

untuk turut berperan dalam pengelolaan dan pengawasan sekolah-sekolah tersebut.

Dukungan juga datang dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

khususnya dalam penyediaan sarana belajar seperti komputer, buku pelajaran, serta beasiswa bagi siswa tidak mampu.

“Kami ingin sekolah ini menjadi milik bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Kadisdikbud NTB.

Menjawab Kesenjangan Akses Pendidikan

Kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi jawaban atas kesenjangan pendidikan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di wilayah pelosok NTB.

Banyak anak usia sekolah yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan putus sekolah karena keterbatasan fasilitas.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat yang dekat dengan pemukiman warga, anak-anak memiliki akses yang lebih mudah dan aman untuk mengenyam pendidikan.

Pemerintah daerah juga menjamin bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya alias gratis, termasuk seragam dan perlengkapan dasar belajar.

Penutup: Langkah Strategis Menuju Pendidikan Inklusif

Langkah Pemprov NTB dalam menghadirkan tiga Sekolah Rakyat pada tahun 2025 ini patut diapresiasi sebagai bentuk

langkah strategis menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)

khususnya dalam bidang pendidikan yang berkualitas dan merata.

Pemprov Pastikan Tiga Sekolah Rakyat di NTB Beroperasi Tahun Ini